JRB.ONE - Kekurangan guru akibat pensiun massal di Aceh merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian segera. Fenomena ini tidak hanya mengurangi jumlah tenaga pendidik, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan, terutama di sekolah negeri dan daerah terpencil.
Ketika banyak guru pensiun secara bersamaan tanpa diimbangi rekrutmen tenaga pengajar baru yang memadai, beban kerja guru yang tersisa akan meningkat. Kondisi ini dapat mengganggu efektivitas proses belajar mengajar, memperbesar risiko pembelajaran yang tidak optimal, dan bahkan berkontribusi pada meningkatnya angka putus sekolah.
Masalah ini mencerminkan lemahnya perencanaan tenaga kerja di sektor pendidikan. Padahal, data pensiun seharusnya dapat diprediksi jauh hari sebelumnya. Pemerintah daerah mestinya menyiapkan langkah antisipatif, seperti membuka formasi PPPK atau CPNS sesuai kebutuhan riil di lapangan. Sayangnya, yang terjadi justru sering kali keterlambatan kebijakan, birokrasi yang berbelit, serta minimnya alokasi anggaran untuk pengangkatan guru baru.
Distribusi guru yang tidak merata juga memperburuk keadaan. Daerah pedalaman dan pulau-pulau kecil di Aceh sudah lama mengalami kekurangan guru. Ketika terjadi pensiun massal, kekosongan tersebut makin sulit ditangani. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Namun di balik krisis ini, terselip peluang untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Pemerintah bisa menjadikan kekurangan guru ini sebagai momentum untuk menata ulang sistem rekrutmen, memperkuat pelatihan guru baru, serta mengembangkan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Tentu saja, hal ini memerlukan komitmen politik dan keberpihakan anggaran yang nyata.
Tanpa langkah strategis dan cepat, dampak dari kekurangan guru ini akan terus meluas dan membawa konsekuensi jangka panjang bagi masa depan generasi muda Aceh.
Penulis oleh: Rosmaini, Mahasiswi Universitas Serambi Mekkah