Banda Aceh | JRB.ONE - Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) menyatakan dukungan penuh terhadap penolakan Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Alhaytar, terkait rencana pembangunan empat Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) di Pidie, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil. Dukungan ini disampaikan dalam keterangan resmi pada Minggu (4/5/2025).
Juru Bicara JASA, Datul Abrar, menegaskan bahwa penambahan batalyon TNI di Aceh bertentangan dengan semangat perdamaian yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005 antara Pemerintah RI dan GAM. "Kami mendukung penuh sikap Wali Nanggroe. Perdamaian Aceh yang telah berjalan hampir dua dekade adalah bukti komitmen bersama. Penambahan batalyon justru berpotensi mengganggu stabilitas," ujar Abrar.
Abrar menyoroti klausul 4.7 dan 4.11 dalam MoU yang membatasi jumlah personel TNI organik di Aceh maksimal 14.700 orang dan hanya memperbolehkan tentara organik berada di Aceh saat damai. "Penambahan batalyon baru jelas melanggar kesepakatan ini. Kami khawatir ini akan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat," katanya.
JASA juga menolak alasan penambahan batalyon sebagai satuan tugas swasembada pangan, menilai pendekatan militer dalam urusan sipil di Aceh tidak dibenarkan pasca-perdamaian. "Masyarakat Aceh masih cukup trauma terhadap militer Indonesia, dan negara tidak hadir untuk proses penyembuhan trauma tersebut. Jika pemerintah pusat ingin melibatkan militer dalam hal swasembada pangan, silahkan berlakukan di luar Aceh," tegas Abrar.
Sebelumnya, Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Alhaytar, menyatakan bahwa rencana Kementerian Pertahanan RI tidak sesuai dengan kondisi geopolitik saat ini dan dapat merusak kepercayaan terhadap MoU Helsinki yang menjadi fondasi pembangunan Aceh.
Datul Abrar mendesak Pemerintah Pusat untuk melakukan dialog terbuka dengan Wali Nanggroe Aceh, Pemerintah Aceh, DPRA, serta elemen masyarakat sipil sebelum mengambil keputusan terkait pembangunan batalyon. "Kami ingin perdamaian Aceh terus berlanjut. Untuk itu, setiap kebijakan harus melibatkan rakyat dan menghormati kesepakatan damai," pungkasnya.[*]