Banda Aceh | JRB.ONE - Gelombang kritik keras menerpa pelaksanaan Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKKS) yang melibatkan 1.105 kepala dan calon kepala sekolah se-Aceh. Akademisi dan pengamat pendidikan Aceh, DR Samsuardi, MS, menilai seleksi yang dipusatkan di Banda Aceh dan Aceh Besar ini tidak efektif dan efisien.
"Seleksi ini tidak efektif dan tidak efisien. Cabdin dan pengawas yang seharusnya paling memahami kondisi sekolah justru tidak dilibatkan. Ini jelas menciderai asas objektivitas," tegas Samsuardi.
Lebih lanjut, Samsuardi menyoroti pemborosan biaya dan waktu yang harus ditanggung peserta karena kewajiban mengikuti ujian secara langsung dengan biaya pribadi. "Ini sangat memberatkan, apalagi pelaksanaannya seragam, seolah-olah peserta adalah siswa, bukan para pemimpin satuan pendidikan," ujarnya.
Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan Aceh (LP2A) ini juga mempertanyakan urgensi seleksi massal ini. "Apakah semua kepala sekolah dianggap tidak kompeten hingga harus diuji ulang secara bersamaan?" tanyanya.
Menurutnya, proses seleksi seharusnya dilakukan secara berjenjang, dimulai dengan rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin). "Kalau peran Cabdin diabaikan, lalu untuk apa struktur organisasi ini ada?" imbuhnya. seperti dikutip pada beritamerdeka.net, Minggu (27/4/2025).
Samsuardi menekankan bahwa prioritas seleksi seharusnya diberikan kepada kepala sekolah yang masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT) agar mereka segera memiliki kepastian dan legalitas kepemimpinan. "Yang harus diprioritaskan itu adalah para kepala sekolah yang masih berstatus PLT, agar segera memiliki kepastian dan legalitas kepemimpinan di sekolahnya. Bukan malah menyeragamkan semua tanpa mempertimbangkan status dan kondisi masing-masing," pungkasnya.[*]