Beberapa ruas jalan yang menjadi fokus peninjauan antara lain Jalan Simpang Bawak-Alue Rambee, Jalan Gampong Bayu-Blang Adoe, serta Jalan Simpang Cot Rheu-Babahlung.
Dalam kegiatan tersebut, Arafat Ali didampingi oleh perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Utara, konsultan proyek, dan tokoh masyarakat setempat. Ia menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan ini adalah wujud komitmen DPRK dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Aceh Utara.
"Kondisi jalan yang rusak ini jelas mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat dan juga menghambat mobilitas hasil pertanian. Kami di DPRK telah mengalokasikan anggaran dalam APBK 2025 untuk memastikan ruas-ruas jalan ini segera diaspal dan kondisinya menjadi lebih baik," jelas Arafat Ali di sela-sela peninjauan.
Sementara itu, Dinas PUPR Aceh Utara memberikan informasi bahwa proses pembangunan aspal di ketiga ruas jalan tersebut direncanakan akan dimulai pada pertengahan tahun 2025. Pihak dinas menargetkan proyek ini dapat diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.
Rencana perbaikan jalan ini disambut antusias oleh tokoh masyarakat setempat. Salah seorang tokoh masyarakat dari Gampong, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua DPRK dan pemerintah daerah. "Jalan yang bagus nanti pasti akan sangat membantu kami, terutama dalam mengangkut hasil panen dan meningkatkan perekonomian desa," ujarnya dengan nada gembira.
Senada dengan itu, tokoh masyarakat dari Gampong Babah Lueng, Syukri, juga menyampaikan apresiasinya. Ia berharap jalan yang diperbaiki nanti akan memberikan dampak positif bagi kehidupan warga.
Arafat Ali sendiri menekankan bahwa pihaknya akan terus mengawasi jalannya proyek ini secara ketat. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan proyek berjalan transparan, sesuai jadwal, dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. "Kami ingin anggaran yang sudah dialokasikan ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Aceh Utara," pungkasnya.
Peninjauan langsung ini menjadi bukti nyata upaya DPRK Aceh Utara dalam merespons kebutuhan infrastruktur di daerah. Langkah ini juga sekaligus menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat demi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara.[am]