‎Aliansi PKTA Kritik Kebijakan Barak Militer untuk Siswa Nakal di Jakarta dan Jabar

 

Jakarta | JRB.ONE – Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Aliansi PKTA) menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bentuk pembinaan. Menurut Aliansi PKTA, pendekatan militeristik seperti ini tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

‎

‎Aliansi PKTA mendesak pemerintah pusat dan daerah mengedepankan pendekatan ramah anak dalam menangani siswa yang menunjukkan perilaku menyimpang. “Mengirim anak ke barak TNI sebagai bentuk pendisiplinan jelas melanggar hak anak dan bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan anak, baik secara nasional maupun internasional,” demikian pernyataan resmi yang dirilis Minggu, 4 Mei 2025.

‎

‎Aliansi ini menegaskan, penyimpangan perilaku anak biasanya dipengaruhi banyak faktor seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, hingga tekanan dari teman sebaya. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus menyentuh akar permasalahan.

‎

‎Mereka juga mengingatkan bahwa sejarah mencatat tingginya kekerasan oleh aparat militer terhadap warga sipil. Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sepanjang Oktober 2023 hingga September 2024 terjadi 64 kasus kekerasan oleh TNI, termasuk terhadap anak di bawah umur. Salah satu kasus menyedihkan adalah meninggalnya seorang anak berinisial MHS akibat penganiayaan saat terjadi tawuran.

‎

‎Aliansi menilai pendekatan militer hanya akan menambah tekanan psikologis, menciptakan stigma negatif, dan menghambat tumbuh kembang anak. “Corak pendidikan seperti ini tidak menyelesaikan persoalan, malah bisa memperburuk keadaan,” tegas mereka.

‎

‎Solusi terbaik, menurut Aliansi PKTA, adalah mengembalikan peran keluarga, lingkungan, dan sekolah sebagai pilar utama pendidikan anak. Mereka juga merekomendasikan penguatan sistem pendampingan melalui program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program ini dapat digunakan untuk membekali orang tua dengan keterampilan membina anak secara positif.

‎

‎Kebijakan Dedi Mulyadi sendiri mulai diterapkan sejak Kamis, 1 Mei 2025. Dua daerah yang sudah menjalankan program semi-militer ini adalah Purwakarta dan Bandung, dengan 69 siswa dari jenjang SMP yang telah dikirim ke barak militer.[*]